Kolaka Utara, DestinasiNews.id – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka Utara secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui apel gabungan di Lapangan Aspirasi, Senin (22/6/2026).
Apel dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), asosiasi usaha, aparatur sipil negara (ASN), serta berbagai elemen masyarakat. Pencanangan ditandai dengan pemasangan rompi secara simbolis kepada perwakilan petugas sensus serta pelepasan balon oleh unsur Forkopimda, Pemkab Kolaka Utara dan BPS sebagai tanda dimulainya pendataan ekonomi di seluruh wilayah.
Asisten III Setda Kolaka Utara, Nur Jaya, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Bupati Kolaka Utara terkait pentingnya Sensus Ekonomi 2026.
Dalam amanatnya, Nur Jaya menyampaikan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Untuk tahun yang berakhiran angka enam, BPS ditugaskan melaksanakan Sensus Ekonomi secara nasional.
“Mulai Juni hingga Agustus 2026, seluruh masyarakat dan pelaku usaha akan didata dalam rangkaian Sensus Ekonomi. Sensus ini merupakan general check-up terhadap kondisi ekonomi secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh rumah tangga dan pelaku usaha akan menjadi sasaran pendataan, baik usaha dengan aktivitas fisik maupun yang beroperasi secara daring. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memotret struktur ekonomi Kabupaten Kolaka Utara secara lebih rinci.
Menurutnya, hasil sensus akan membantu pemerintah melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi mengingat perekonomian Kolaka Utara saat ini masih didominasi sektor primer.
“Melalui sensus ekonomi ini kita dapat mengidentifikasi potensi dan karakteristik usaha, mendorong pengembangan UMKM, menarik investasi yang tepat sasaran, memperkuat transformasi ekonomi digital, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui integrasi dan pembaruan data sosial ekonomi,” jelasnya.
Nur Jaya menambahkan, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas sensus.
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan mengingat satu kata sederhana, yaitu TIR, Terima petugas, Isi Dengan Benar, Rahasia terjaga, agar data yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah,” katanya.
Kepada para petugas sensus, Nur Jaya berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab serta selalu menjaga etika selama bertugas di lapangan.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kolaka Utara, Dini Amirul, menjelaskan bahwa sebanyak 145 petugas sensus telah disiapkan untuk melaksanakan pendataan di seluruh wilayah.
“Total petugas sensus yang kami turunkan sebanyak 145 orang yang tersebar di seluruh kecamatan. Ada desa yang ditangani satu petugas dan ada pula dua desa yang ditangani satu petugas, tergantung jumlah penduduk dan cakupan wilayahnya,” ungkap Dini.
Pendataan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan metode sensus, bukan sampel. Artinya, seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Utara akan menjadi sasaran pendataan.
Menurut Dini, informasi yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek ekonomi masyarakat, mulai dari pekerjaan utama, kondisi sosial ekonomi, kepemilikan aset, hingga aktivitas ekonomi rumah tangga maupun usaha.
“Sensus ini bertujuan menangkap kondisi ekonomi riil masyarakat. Kita ingin mengetahui sektor usaha yang dominan, pekerjaan utama masyarakat, hingga perubahan pola ekonomi yang saat ini semakin berkembang ke arah digital,” jelasnya.
Ia menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 juga akan menjangkau profesi baru yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penjual online dan konten kreator yang selama ini belum terdata secara optimal dalam statistik ekonomi.
“Konten kreator, penjual online, dan berbagai aktivitas ekonomi digital lainnya juga menjadi target pendataan. Kita ingin melihat bagaimana perkembangan ekonomi digital di masyarakat dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah,” katanya.
Dini berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi secara jujur dan terbuka.
“Sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan bantuan sosial maupun pungutan apa pun. Ini murni kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Karena itu kami berharap masyarakat tidak ragu memberikan informasi kepada petugas,” ujarnya.
Meski sebagian wilayah Kolaka Utara memiliki kondisi geografis yang menantang, terutama daerah pegunungan, Dini optimistis pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar karena seluruh petugas telah melalui proses seleksi dan siap melakukan pendataan secara door to door.
Dengan dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh masyarakat, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kolaka Utara diharapkan menghasilkan data yang akurat dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah di masa mendatang.
(NRW/DN)
Comment