Kolaka Utara, DestinasiNews.id – Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H bersama Kepala Bappeda, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja menghadiri rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi dan Maluku.
Rapat dipimpin langsung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si, GRCE, dan berlangsung di Sahid Azizah Syariah Hotel & Convention, Kendari (29/5/2026). Hadir pula Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Muhamad Fadlansyah, M.Si mewakili Gubernur Sultra, serta seluruh kepala kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan se-Sulawesi dan Maluku.
Kegiatan ini menindaklanjuti surat Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku terkait urgensi pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ).
Fokus rapat adalah optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya pemberian perlindungan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga non-ASN, pekerja rentan, serta pekerja jasa konstruksi yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.
Dirjen Bina Keuda Kemendagri menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk mempercepat cakupan jaminan sosial. Para kepala daerah diminta memaparkan data dan capaian UCJ 2026 di wilayah masing-masing.
Bupati Nur Rahman Umar menegaskan komitmen Pemkab Kolaka Utara dalam mendukung program ini.
“Pemerintah Daerah Kolaka Utara berkomitmen penuh mendukung percepatan Universal Coverage Jamsostek. Seluruh pekerja non-ASN dan pekerja rentan harus mendapatkan perlindungan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja melalui APBD 2026. Ini bentuk tanggung jawab kita memastikan tidak ada pekerja yang luput dari jaminan sosial,” ujar Bupati.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan hambatan implementasi program di lapangan segera teridentifikasi dan dicarikan solusinya, demi menjamin perlindungan sosial yang lebih baik bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Sumber : Diskominfo kolut
(NRW/DN)
Comment